Page 275 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

32. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga (SPP-PRT).

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

2. Persyaratan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPP-PRT) diselenggarakan oleh pelaku
usaha perorangan atau nonperorangan (kecuali
untuk perseroan terbatas).

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
OSS.
2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPP-PRT) yang belum berlaku efektif
dari lembaga OSS.
3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
atau sebagian, antara lain :
a. Izin Lokasi.
b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

4. Pemenuhan Komitmen disampaikan paling
lama 3 (tiga) bulan dan setelah Perizinan
Prasarana dipenuhi.
5. Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PRT)
yaitu :

a. Sertifikat penyuluh keamanan pangan.
b. Berita acara pemeriksaan terhadap
pemenuhan komitmen aspek higiene
sanitasi dan dokumentasi.

3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PRT).
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK di
alamat sicantikui.layanan.go.id untuk
mendaftarkan permohonan pemenuhan
komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah
lengkap maka DPMPTSP memproses
rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis
terkait.