Page 306 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

38. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit
a. Kelas C
b. Kelas D
c. Kelas D Pratama
d. Rumah Sakit Khusus Kelas C

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

2. Persyaratan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
OSS.
2. Izin Operasional Rumah Sakit yang belum
berlaku efektif dari lembaga OSS.
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit yang telah
berlaku efektif dari lembaga OSS.
4. Profil rumah sakit paling sedikit meliputi visi
dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategis
dan struktur organisasi.
5. Self assessment meliputi jenis pelayanan,
sumber daya manusia, peralatan dan
bangunan dan prasarana rumah sakit dengan
mengacu pada lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah
Sakit.
6. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan
atau pemanfaatan dan kalibrasi alat
kesehatan.
7. Sertifikat akreditasi (khusus untuk
perpanjangan izin operasional).

3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Izin Operasional
Rumah Sakit.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK
CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id
untuk mendaftarkan permohonan
persetujuan pemenuhan komitmen serta
melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah
lengkap maka DPMPTSP memproses
rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis
terkait.