Page 311 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

39. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Klinik Umum Pratama

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

2. Persyaratan Umum 1. Klinik dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, atau Masyarakat.

2. Klinik yang menyelenggarakan rawat jalan
dapat didirikan oleh perseorangan atau badan
usaha.
3. Klinik yang menyelenggarakan rawat inap
harus didirikan oleh badan hukum.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2
dan angka 3 dikecualikan bagi klinik milik
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Persyaratan untuk 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
permohonan persetujuan OSS.
pemenuhan komitmen. 2. Izin Operasional Klinik yang belum berlaku
efektif dari lembaga OSS.
3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
atau sebagian, antara lain :
a. Izin Lokasi.
b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
4. Pemenuhan Komitmen disampaikan paling
lama 1 (satu) bulan dan setelah Perizinan
Prasarana dipenuhi.
5. Pemenuhan Komitmen Izin Apotik
melampirkan :
a. Notifikasi dinas kesehatan.
b. Profil klinik.
c. Sumber daya manusia, sarana prasarana,
dan peralatan berdasarkan standar klinik.

3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Izin Operasional
Klinik.