Page 331 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

43. Izin Optikal

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Optikal.

2. a. Persyaratan Umum Setiap penyelenggaraan optikal wajib memperoleh
izin dari Pemerintah Daerah.

b. Persyaratan Izin Baru 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
dan Perpanjangan OSS.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang
telah berlaku efektif dari lembaga OSS.
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah
berlaku efektif dari lembaga OSS.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah atau
Sewa bagi tanah dan bangunan yang bukan
milik sendiri.
7. Pernyataan kesediaan refraksionis optisien
atau optometris untuk menjadi penanggung
jawab pada optikal yang akan didirikan.
8. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR)
Refraksionis Optisien atau Optometris.
9. Foto copy Surat Izin Praktik (SIP) atau surat
keterangan Surat Izin Praktik (SIP) dalam
proses penerbit izin dari instansi yang
berwenang.
10. Daftar sarana dan peralatan yang akan
digunakan.foto copy perjanjian kerjasama
dengan laboratorium dispensing bagi optikal
yang tidak memiliki laboratorium.
11. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat.
12. Izin Optikal yang lama.

c. Persyaratan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
Perubahan Izin OSS. (untuk perubahan kepemilikan)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang
telah berlaku efektif dari lembaga OSS.
(untuk perubahan kepemilikan)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah
berlaku efektif dari lembaga OSS.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP). (untuk
perubahan kepemilikan)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (untuk
perubahan kepemilikan).