Page 326 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 326

42. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)


                     No            Komponen                                      Uraian

                     1.    Dasar Hukum                    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
                                                             Tahun 2014 tentang Perkebunan.
                                                          2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
                                                             Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan
                                                             Perizinan     Berusaha      Terintegrasi    Secara
                                                             Elektronik.
                                                          3. Peraturan      Menteri     Kesehatan      Republik
                                                             Indonesia  Nomor  28  Tahun  2017  tentang  Izin
                                                             dan Peyeenggaraan Praktik Bidan.

                     2.   a. Persyaratan Umum              1.  Surat  Izin  Praktik  Bidan  (SIPB)  hanya
                                                               diberikan  untuk  1  (satu)  fasilitas  pelayanan
                                                               kesehatan.
                                                           2.  Bidan hanya dapat memiliki paling banyak 2
                                                               (dua)  Surat  Izin  Praktik  Bidan  (SIPB)  yaitu
                                                               SIPB  Pertama  dan  SIPB  Kedua  (praktik
                                                               mandiri).

                          b. Persyaratan                   1.  Kartu Tanda Penduduk (KTP).
                              Administrasi                 2.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

                                                           3.  Fotocopy  Surat  Tanda  Registrasi  Bidan
                                                               (STRB)  yang  masih  berlaku  dan  dilegalisasi
                                                               asli.
                                                           4.  Surat  keterangan  sehat  dari  dokter  yang
                                                               memiliki surat izin praktik.
                                                           5.  Surat pernyataan memiliki tempat praktik.
                                                           6.  Surat  keterangan  dari  pimpinan  fasilitas
                                                               pelayanan  kesehatan  tempat  bidan  akan
                                                               praktik. (kecuali untuk praktik mandiri)
                                                           7.  Pas  photo  ukuran  4  x  6  sebanyak  3  (tiga)
                                                               lembar.
                                                           8.  Rekomendasi dari organisasi profesi.
                                                           9.  Surat  Izin  Praktik  Bidan  (SIPB)  Asli  (untuk
                                                               permohonan Surat izin perpanjangan).

                     3.    Sistem,  Mekanisme  dan  1.         Pemohon      Mengakses       laman     SICANTIK
                           Prosedur                            CLOUD  di  alamat  sicantikui.layanan.go.id
                                                               untuk  mendaftarkan  permohonan  serta
                                                               melampirkan persyaratan.
                                                           2.  Apabila    persyaratan     administrasi     telah
                                                               lengkap      maka     DPMPTSP        memproses
                                                               rekomendasi        teknis     kepada       Dinas
                                                               Kesehatan.
                                                           3.  Dinas  Kesehatan  melakukan  peninjauan
                                                               lokasi  dan/atau  rapat  pembahasan  jika
                                                               diperlukan.
                                                           4.  Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud
                                                               angka  4  dapat  difasilitasi/dikoordinasikan
                                                               oleh DPMPTSP.
                                                           5.  Dinas    Kesehatan      memberikan      jawaban
                                                               secara     tertulis    dan/atau      melakukan
                                                               notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD
                                                               atas  pengajuan  rekomendasi  teknis  baik
                                                               yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331