Page 351 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

47. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.02.02 / MENKES / 148
/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Perawat.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.02.02 /
MENKES / 148 /I/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat.

2. a. Persyaratan Umum 1. Perawat yang melaksanakan praktik diluar
mandiri berpendidikan minimal Diploma III
(D III) Keperawaatan.
2. Setiap perawat yang menjalankan praktik
keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan
diluar praktik mandiri wajib memiliki Surat
Izin Kerja Perawat (SIKP).
3. Perawat hanya dapat menjalankan praktik
keperawatan paling banyak 1 (satu) tempat
praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas
pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri.

b. Persyaratan 1. Foto copy ijazah yang dilegalisir.
Administrasi Izin Baru 2. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih
dan Perpanjangan berlaku dan dilegalisir.
3. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang
memiliki surat izin praktik.
4. Surat pernyataan praktik dari fasilitas
pelayanan kesehatan.
5. Pas photo berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3
(tiga) lembar.
6. Rekomendasi dari asosiasi profesi.
7. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) yang lama
(untuk perpanjangan izin).

3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon Mengakses laman SICANTIK
Prosedur CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id
untuk mendaftarkan permohonan serta
melampirkan persyaratan.
2. Apabila persyaratan administrasi telah
lengkap maka DPMPTSP memproses
rekomendasi teknis kepada Dinas
Kesehatan.
3. Dinas Kesehatan melakukan peninjauan
lokasi dan/atau rapat pembahasan jika
diperlukan.