Page 381 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 381

4.  Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud
                                                               angka  4  dapat  difasilitasi/dikoordinasikan
                                                               oleh DPMPTSP.

                                                           5.  Dinas    Kesehatan      memberikan      jawaban
                                                               secara     tertulis    dan/atau      melakukan
                                                               notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD
                                                               atas  pengajuan  rekomendasi  teknis  baik
                                                               yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
                                                           6.  Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa
                                                               permohonan  rekomendasi  teknis  ditolak,
                                                               maka      DPMPTSP        menerbitkan       Surat
                                                               Penolakan       dan      menyerahkan         atau
                                                               mengemailkannya  kepada  pemohon  apabila
                                                               telah    berlaku     tanda     tangan     secara
                                                               elektronik.
                                                           7.  Apabila semua persyaratan administrasi dan
                                                               teknis  telah  dinyatakan  lengkap  maka
                                                               DPMPTSP  menerbitkan  Surat  Izin  Praktik
                                                               Tenaga Gizi (SIPTGz) dan menyerahkan atau
                                                               mengemailkannya  kepada  pemohon  apabila
                                                               telah    berlaku     tanda     tangan     secara
                                                               elektronik.

                      4.   Jangka                Waktu  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  berkas  persyaratan
                           Penyelesaian                   dinyatakan lengkap dan benar.

                      5.   Biaya/Tarif                    Rp. 0 (nol) Rupiah.

                      6.   Produk Pelayanan               Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)

                      7.   Sarana,     Prasarana      /  1.   Ruang tunggu pelayanan
                           Fasilitas                      2.  Kursi Tunggu
                                                          3.  Nomor  Antrian
                                                          4.  Komputer
                                                          5.  Printer
                                                          6.  Scanner
                                                          7.  Alat Tulis Kantor
                                                          8.  Jaringan Internet
                                                          9.  AC
                                                          10. Televisi
                                                          11. Ruang Parkir
                                                          12. Mushola
                                                          13. Telepon /Fax
                                                          14. Ruang Rapat

                      8.   Kompetensi Pelaksana            1. Memahami  peraturan  perundang-undangan
                                                              sektor kesehatan.
                                                           2. Memahami aplikasi SICANTIK CLOUD.
                                                           3. Mampu Mengoperasikan Komputer.

                      9.  Pengawasan Internal              1. Supervisi atasan langsung
                                                           2. Dilakukan sistem pengendalian internal
                                                           3. Pemerintah  dan  pengawasan  fungsional  oleh
                                                              inspektorat
                                                           4. Dilaksanakan secara kontinyu.
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386