Page 390 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 390

56. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA).


                     No            Komponen                                      Uraian

                     1.    Dasar Hukum                    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
                                                             Tahun 2014 tentang Perkebunan.
                                                          2. Peraturan      Menteri     Kesehatan      Republik
                                                             Indonesia  Nomor  31  Tahun  2013  tentang
                                                             Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anastesi.

                                                          3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
                                                             Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan
                                                             Perizinan     Berusaha      Terintegrasi    Secara
                                                             Elektronik.


                     2.   a. Persyaratan Umum             1. Kualifikasi  perawat  anastesi  adalah  lulusan
                                                             perawat anastesi.
                                                          2. Perawat  anastesi  hanya  dapat  melakukan
                                                             pekerjaan  paling  banyak  di  2  (dua)  tempat
                                                             kerja.
                                                          3. Surat  Izin  Kerja  Perawat  Anastesi  (SIKPA)
                                                             hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat kerja.

                          b. Persyaratan                   1.  Foto copy ijazah yang dilegalisir.
                              Administrasi  Izin  Baru     2.  Surat  Tanda  Registrasi  Perawat  Anastesi
                              dan Perpanjangan
                                                               (STRPA).
                                                           3.  Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang
                                                               memiliki surat izin praktik.
                                                           4.  Surat  pernyataan  memiliki  tempat  kerja  di
                                                               fasilitas pelayanan kesehatan.
                                                           5.  Pas photo berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3
                                                               (tiga) lembar berlatar belakang merah.
                                                           6.  Rekomendasi dari organisasi profesi.

                                                           7.  Surat  Izin  Kerja  Perawat  Anastesi  (SIKPA)
                                                               yang  lama  (untuk  perpanjangan  izin/SIKPA
                                                               pertama untuk pengajuan SIKPA kedua).

                     3.    Sistem,  Mekanisme  dan  1.         Pemohon      Mengakses       laman     SICANTIK
                           Prosedur                            CLOUD  di  alamat  sicantikui.layanan.go.id
                                                               untuk  mendaftarkan  permohonan  serta
                                                               melampirkan persyaratan.
                                                           2.  Apabila    persyaratan     administrasi     telah
                                                               lengkap      maka     DPMPTSP        memproses
                                                               rekomendasi        teknis     kepada       Dinas
                                                               Kesehatan.
                                                           3.  Dinas  Kesehatan  melakukan  peninjauan
                                                               lokasi  dan/atau  rapat  pembahasan  jika
                                                               diperlukan.
                                                           4.  Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud
                                                               angka  4  dapat  difasilitasi/dikoordinasikan
                                                               oleh DPMPTSP.
                                                           5.  Dinas    Kesehatan      memberikan      jawaban
                                                               secara     tertulis    dan/atau      melakukan
                                                               notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD
                                                               atas  pengajuan  rekomendasi  teknis  baik
                                                               yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395