Page 5 - Modul 8
P. 5

Kegiatan Belajar 1

                                          Sertifikasi Bengkel Konversi














                    Popularitas kendaraan listrik di Indonesia, diyakini akan terus
               berkembang pesat. Terlebih, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan
               telah menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No 15 tahun 2022 tentang
               Konversi Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor dengan Penggerak Motor
               Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Permenhub ini
               sekaligus menjadi payung hukum bagi bengkel yang melakukan konversi
               mobil mesin bakar ke BEV. Dengan adanya regulasi itu, diharapkan
               kendaraan elektrifikasi di Indonesia semakin populer dan banyak terutama
               hasil kegiatan konversi kendaraan bermotor bermesin bakar.
               Berikut isi PM No 15 tahun 2022 secara ringkas:
               1.   Konversi mobil listrik adalah salah satu upaya untuk program
                   percepatan kendaraan bermotor listtrik berbasis baterai.
               2.   Konversi mobil listrik harus registrasi dan identifikasi terlebih dahulu,
                   yang dibuktikan dengan surat BPKB dan STNK.
               3.   Konversi yang dimaksud meliputi komponen: motor listrik, baterai,
                   sistem baterai manajemen, penurunan tegangan arus searah (DC),
                   sistem pengatur penggerak motor listrik (controller/inverter), inlet
                   pengisian baterai, sistem elektrikal pendukung, dan komponen
                   pendukung.


                    Sesuai dengan PM tersebut, bengkel merupakan tempat memproduksi
               suatu barang, layanan dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.
               Sedangkan bengkel kendaraan adalah tempat di mana seseorang mekanik
               melakukan pekerjaannya melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan.
               Lain halnya dengan bengkel konversi. Bengkel konversi adalah bengkel
               umum, Lembaga atau institusi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan
               administrasi untuk melakukan konversi yang telah mendapat persetujuan
               Menteri melalui Direktur Jenderal.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10