Page 88 - ISI BUKU BABEL 2025
P. 88

PROFIL INVESTASI DAN POTENSI DAERAH       87
                                                                PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG




            Diketahui, terdapat berbagai kemudahan dalam       It is known that the OSS-RBA offers various conveniences
            pengurusan perizinan dan non-perizinan pada OSS-   for licensing and non-licensing processes. These include
            RBA. Seperti kemudahan mengakses layanan secara    the ease of accessing services online, which can be done
            daring yang dapat dilakukan di mana saja, dan kapan   anywhere and anytime. Another convenience is that
            saja. Kemudahan lainnya yang ditawarkan oleh OSS-RBA   fewer requirements and permits are needed, especially
            adalah tidak diperlukannya banyak syarat dan perzinan,   for businesses with low-risk activities.
            khususnya bagi pelaku usaha yang bidang usahanya
            memiliki risiko rendah.



            Berbagai Kemudahaan dan Manfaat OSS-RBA

            The Various Conveniences and Benefits of OSS-RBA

            Melalui OSS-RBA, penyelenggaraan perizinan usaha dan   Through the OSS-RBA, the administration of business
            investasi semakin mudah, cepat, dan tidak makan banyak   and investment licensing has become easier, faster, and
            biaya. OSS-RBA juga merupakan wujud dari simplifikasi   more cost-effective. The OSS-RBA is also a manifestation
            birokrasi untuk meningkatkan geliat investasi.     of bureaucratic simplification aimed at stimulating
                                                               investment.

               Pengurusan perizinan dapat dilakukan secara daring      Permit processing can be done online through
               melalui website DPMPTSP Kabupaten Sorong yang      the DPMPTSP website of each district, which is
               terintegrasi dengan website OSS-RBA.               integrated with the OSS-RBA website.
               Terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349    • The system accommodates 1,702 business activities
               Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)   comprising 1,349 Indonesian Standard Business
               dalam sistem OSS-RBA dan telah terintegrasi ke     Field Classifications (KBLI), and is integrated with
               masing- masing kementerian/ lembaga/pemerintah     the respective ministries, agencies, and regional
               daerah, sesuai dengan kewenangannya.               governments according to their authority.
               Izin usaha diterbitkan berdasarkan tingkat risiko      Business permits are issued based on the level of
               kegiatan berusaha, sehingga untuk kegiatan usaha   business risk, so activities with a low-risk level do not
               yang memiliki tingkat risiko rendah, tidak memerlukan   require multiple permits.
               banyak perizinan.



             Tingkat Risiko / Risk Level            Izin Usaha / Business License
             Risiko Rendah (R) / Low Risk (R)       Nomor Induk Berusaha (NIB) / Business Identification Number (NIB)

                                                    Nomor Induk Berusaha (NIB) /  Business Identification Number (NIB)
             Risiko Menengah Rendah (MR) /          Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh kementerian/
             Medium Low Risk (MR)                   lembaga/pemerintah daerah / Standard Certificate (SS), subject to
                                                    verification by the relevant ministry, agency, or local government



                                                    Nomor Induk Berusaha (NIB /  Business Identification Number (NIB)
             Risiko Menengah Tinggi (MT) /          Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh kementerian/
             Medium High Risk (MT)                  lembaga/pemerintah daerah /  Standard Certificate (SS), subject to
                                                    verification by the relevant ministry, agency, or local government
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93