Page 85 - ISI BUKU BABEL 2025

PROFIL INVESTASI DAN POTENSI DAERAH
84
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan As an elaboration of these strategies and policy
tersebut, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung directions, the DPMPTSP of the Bangka Belitung Islands
menyusun rencana kerja (Renja) tahun 2025. Adapun Province has formulated its 2025 work plan (Renja).
tujuan Renja jangka menengah DPMPTSP Provinsi The mid-term objective of this work plan is to Increase
Kepulauan Bangka Belitung adalah Meningkatnya Investment, with the specific target of Increasing
Investasi; dengan sasaran Meningkatnya Realisasi Investment Realization.
Investasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ada To achieve these objectives and targets, there are several
beberapa poin penting yang menjadi fokus dari key focus areas for the DPMPTSP of the Bangka Belitung
DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Islands Province. Firstly, develop the investment climate
Pertama adalah mengembangkan iklim investasi dengan by providing facilities and incentives in investment
memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman sectors under provincial authority. Additionally, a
modal yang menjadi kewenangan provinsi. Lalu akan provincial investment potential map will be developed to
dilakukan pula penyusunan peta potensi investasi provide comprehensive information to investors.
provinsi sebagai upaya menyajikan informasi yang
komprehensif kepada para investor.

Kedua, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Second, the DPMPTSP will strive to be more aggressive
akan berupaya untuk lebih gencar lagi dalam melakukan in investment promotion by organizing promotional
promosi penanaman modal, dengan menyelenggarakan activities under provincial authority. Third, it will improve
promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan the quality of investment services by optimizing the reach
provinsi. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan and quality of services across the seven districts/cities, in
penanaman modal dengan mengoptimalkan jangkauan accordance with provincial regulations.
dan kualitas pelayanan pada tujuh kabupaten/kota
sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang
menjadi kewenangan provinsi.