Page 175 - KONSEP DASAR PKN -
P. 175

mereka  melakukan  kerjasama  baik  secara  bilateral  maupun  multilateral.  Kebijakan

               negara dalam mengimplementasikan hubungan kerjasama dengan berbagai negara lain
               dituangkan  dalam  politik  luar  negeri  dari  negara  tersebut.  Hubungan  antarbangsa

               terasa  lebih  penting  terutama  pada  era  globalisasi  yang  menurut  banyak  kalangan

               ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut:
               1.  Adanya homogenitas selera

               2.  Iklim kompetitif yang sangat tinggi

               3.  Kualitas sumber daya manusia sangat penting
               4.  Peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat besar

               5.  Saling ketergantungan (interdependensi) dirasakan semakin tinggi
               6.  Keunggulan kompetitif sangat menentukan

               7.  Kerjasama  antarnegara  sangat  perlu  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  suatu

                   bangsa
                   Adapun  cara-cara  bangsa  Indonesia  mengadakan  hubungan  dengan  bangsa  lain

               adalah dengan hubungan perjanjian internasional, baik bilateral, maupun multirateral,

               dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
               1.  Tahap Perundingan (Negotiation)

                   Menurut  tata  cara  yang  berlaku,  suatu  perundingan  dapat  diwakili  dengan
                   membawasurat  kuasa  penuh.  Surat  kuasa  penuh  adalah  surat  dokumen  yang

                   dikeluarkan  oleh  penguasa  yang  berwenang  dalam  suatu  Negara,  baik  untuk

                   mengadakan  perundingan,  menerima,  maupun  mengesahkan  suatu  naskah
                   perjanjian, atau menyatakan persetujuan Negara untuk terikat perjanjian tersebut.

                   Perundingan dapat diwakili oleh kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan duta

                   besar. Mereka tidak harus memperlihatkan surat kuasa penuh. Perjanjian bilateral
                   biasanya disebut talk, sedangkan perundingan dalam rangka perjanjian multilateral

                   disebut diplomatic comference atau konferensi.

               2.  Tahap Penandatangan (Signature)
                   Setelah  perundingan  selesai,  maka  dilakukan  penerimaan  atau  penandatanganan

                   naskah  perjanjian.  Dalam  perundingan  multilateral,  penandatanganan  naskah

                   perjanjian  cukup  dilakukan  dengan  dua  pertiga  suara  dari  peserta  yang  hadir,
                   kecuali  jika  ditentukan  lain  dalam  perundingan  itu.  Penandatanganan  merupakan

                   suatu tindakan yang sangat penting artinya. Hal tersebut akan menentukkan, apakah
                   dengan ditandatanganinya perjanjian dianggap telah mengikat atau tidak.




                                                    BAB 9 GLOBALISASI DAN KERJA SAMA ANTAR BANGSA | 171
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180