Page 176 - KONSEP DASAR PKN -

3. Tahap Pengesahan (Ratification)

Setelah perjanjian ditandatangani oleh wakil-wakil Negara yang turut serta dalam
perundingan, naskah perjanjian itu dibawa masing-masing Negara untuk dipelajari.

Apakah isi atau materi sudah memenuhi kehendak atau tidak, apakah utusan yang telah

diberikan kuasa penuh tidak melampaui batas-batas kewenangan. Jika isi atau materi
telah diangggap memenuhi atau sesuai dengan kepentingan nasional dari negara yang

bersangkutan, maka negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

menguatkan atau mengesahkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh wakil-wakil
yang telah berkuasa penuh. Tindakan pengesahan disebut ratifikasi (Noviana &

Munjiatun, 2019).

Gambar 9.2. Menlu Retno LP Marsudi menandatangani naskah perjanjian Biodiversity
Beyond National Jurisdiction (BBNJ)
Sumber: https://bit.ly/4iQTHL1

Selain perjanjian internasional yang dibuat dengan tiga tahapan di atas, ada juga

pendapat pihak lain yang menyatakan bahwa perjanjian internasional dibuat melalui
dua tahapan yaitu perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature).

Menurut Mochtar Kusumatmaja perjanjian dengan dua tahap tersebut biasanya bersifat
lebih sederhana artinya perjanjian itu tidak begitu penting dan tidak memerlukan

penyelesaian yang cepat seperti perjanjian perdagangan yang berjangka pendek.

Perjanjian internasional dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu:
1. Treaty contract, yaitu perjanjian atau kontrak dalam hukum pedata. Perjajian ini

hanya akan berakibat kepada hak dan kewajiban pihak yang mengadakan

perjanjian. Contoh perjanjian ini adalah dwi kewarganegaraan, perjanjian

BAB 9 GLOBALISASI DAN KERJA SAMA ANTAR BANGSA | 172