Page 66 - KONSEP DASAR PKN -

j) Penyelarasan sistem Pemilu di Indonesia.

k) Penjaminan pers dalam konstitusi.
l) Memperkuat kedudukan KPK dalam skema konstitusi.

m) Penguatan penerapan prinsik checks and balances dalam praktik ketatanegaraan

Republik Indonesia.
n) Penegasan kepercayaan adat.

o) Penataan sistem pendidikan nasional.

Di samping itu amandemen UUD 1945 memiliki alasan yang diharuskan, yaitu:

a) Secara Historis
Pada mulanya UUD 1945 disusun oleh BPUPKI dan PPKI sebagai Undang-Undang

yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam keadaan dan suasana

tergesa-gesa sehingga dianggap tidak lengkap.
b) Secara Fisolofis

Materi-materi yang terdapat didalam UUD 1945 tercampur aduk dari berbagai

gagasan yang kadang-kadang saling bertentangan. Hal ini disebabkan para pembuat
UUD 1945 (anggota BPUPKI dan PPKI) berasal dari latar belakang macam gagasan

yang berbeda pula dan mengakibatkan timbulnya berbagai perbedaan.
c) Secara Teoritis

Secara Konstitusionalisme, kebebasan konstitusi suatu Negara pada hakikatnya

ialah membatasi kekuasaan Negara agar tidaksewenangwenang tetapi didalam UUD
1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan melainkan lebih menonjolkan

prinsip totaliterisme.

d) Secara Yuridis
Sebagaimana lazimnya setiap konstitusi, maka UUD 1945 juga telah mencantumkan

klausul perubahan UUD 1945 itu sendiri seperti yang terdapat dalam pasal 37.

e) Secara Praktis Politis
Bahwa sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung dalam praktiknya UUD

1945 sering mengalami perubahan dan penyimpangan dari teks aslinya. Baik pada

masa 1945-1949 dan 19591998. Bahkan praktik politik sejak 1959-1994 UUD 1945
yang kurang membatasi kekuasaan eksekutif dan pasal-pasalnya yang bisa

menimbulkan multi interpretasi yang telah dimanipulasi oleh pemerintah yang ingin
berkuasa

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 62