Page 68 - KONSEP DASAR PKN -

c) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar

sesuai dengan perkembangan HAM dan Peradaban umat manusia yang menjadi
syarat Negara hukum.

d) Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan Negara yang sangat penting

bagi eksistensi Negara dan perjuangan Negara mewujudkan demokrasi.
e) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa

sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan

Negara Indonesia sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun
waktu yang akan datang.

f) Menghindari terjadinya pembaharuan hukum atau reformasi hukum yang
memperbaiki bagian yang kurang, sehingga proses dan mekanisme perubahan

atau penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan

hukum dasarnya yaitu konstitusi.

Adanya Amandemen UUD 1945 mengubah banyak hal terkait struktur lembaga

kenegaraan di Indonesia. Tugas dan fungsi berbagai lembaga negara ini juga
mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Selain itu, hubungan antar lembaga

juga ikut berubah. Berikut ini adalah perbedaan lembaga negara sebelum dan
sesudah Amandemen UUD 1945:

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

 Sebelum Amandemen
MPR adalah lembaga negara tertinggi yang mempunyai kekuasaan tak

terbatas (super power) karena kekuasaan berada di tangan rakyat dan MPR

adalah penjelmaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kewenangan MPR dapat
dilihat pada Pasal 2 UUD 1945. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR,

utusan daerah, dan utusan golongan TNI atau Polri.

 Setelah Amandemen
MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan posisinya sejajar

dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, DPR, MA, MK, BPK, DPD.

b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

 Sebelum Amandemen

DPR adalah lembaga perwakilan yang memiliki kedudukan untuk memegang

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 64