Page 65 - Modul Sejarah Indonesia Kelas XII _KD 3.1 dan 4.1

34. Pada masa demokrasi liberal terjadi gangguan keamanan yang mengancam disintegrasi
bangsa. Contoh gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia pada awal pelaksanaan
demokrasi liberal adalah …
A. Pemberontakan PRRI atau PERMESTA
B. Pemberontakan di Irian Barat
C. Krisis keuangan di berbagai daerah
D. Munculnya gerakan separatisme diberbagai daerah
E. Intervensi Parlemen terhadap TNI

35. Sistim Multipartai yang merupakan dampak Maklumat Pemerintah 3 November
1945 mendorong bangsa Indonesia menerapkan sistim Demokrasi …
A. Komunis
B. Pancasila
C. Sosialis
D. Terpimpin
E. Liberal

36. Pada 26 April 1951 secara resmi Kabinet Soekiman diumumkan. Salah satu program kerjanya
yaitu mempercepat persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta
memasukan Irian barat kedalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini hanya bertahan selama
sepuluh bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus penandatanganan MSA (Mutual
Security Act). Hubungan antara penandatanganan MSA dengan kebijakan politik luar negeri
bebas aktif Indonesia adalah….
A. Penandatanganan MSA merupakan wujud dari penerapan politik bebas aktif
B. Dengan penandatanganan tersebut Indonesia dianggap condong ke blok timur
C. Politik bebas aktif Indonesia tidak dapat sejalan dengan bantuan ekonomi MSA
D. Penandatanganan MSA dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia
E. Sukiman dianggap kurang tegas dalam menerapkan politik bebas aktif dengan
penandatanganan MSA

37. Kabinet yang jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada masa
pemerintahan Kabinet …
A. Ali sastroamijoyo
B. Sukiman
C. Natsir
D. Wilopo
E. Ir. Juanda

38. Pada tanggal 13 Desember 1957, P.M. Djuanda menyatakan deklarasi yang dikenal
“Deklarasi Djuanda”. Isi pokok deklarasi tersebut adalah…
A. Persatuan partai-partai politik
B. Deklarasi partai pemenang pemilu
C. Deklarasi keamanan Indonesia
D. Deklarasi Berdikari
E. Pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau di seluruh perairan Indonesia
merupakan wilayah integral RI

64