Page 11 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile
P. 11

individual, namun  evaluasi dampaknya diukur  secara nasional.
            Seringkali biaya dan manfaat politik dari kebijakan kependudukan
            ini tidak sepadan.
               Tidak ada konsistensi dalam kebijakan kependudukan
            mengingat  isu kependudukan  sering  kali bukan suatu isu yang
            dapat membangun dukungan politik.
               Kelompok-kelompok  target dalam intervensi kependudukan
            seringkali merupakan kelompok yang sulit untuk dimobilisasi.
               Oleh karenanya penting  memahami argumentasi  mengapa
            harus  dilakukan pembangunan  kependudukan  di Indonesia,
            dalam     koridor  paradigma     pembangunan       berwawasan
            kependudukan. Pertama adalah argumentasi mengapa penting
            mengintegrasikan penduduk dalam  pembangunan. Kedua
            adalah isu yang terkait dengan mandat yang diamanatkan oleh
            regulasi. Ketiga, kebutuhan untuk merumuskan acuan kebijakan
            pembangunan  kependudukan  yang  terintegrasi  berdasarkan
            konteks Indonesia.
            B. Deskripsi Singkat

                    Modul   ini  membahas      konsep    dasar   paradigma
            pembangunan berwawasan kependudukan,  isu strategis
            kependudukan,  serta praktik empiris penduduk sebagai pusat
            rujukan  dalam pembuatan kebijakan pembangunan.  Mata
            Pelatihan disajikan dalam diskusi interaktif dan contoh penerapan
            dalam pembangunan.
            C. Manfaat Modul
               Modul ini bermanfaat sebagai bahan ajar peserta pelatihan
            diklat fungsional dasar bagi Penyuluh  KB.  Dengan  mempelajari
            modul ini peserta akan semakin peka terhadap ha-hal yang terkait
            dengan  kependudukan  dan  akan menjadikan isu  dan  situasi
            kependudukan sebagai landasan  dalam melakukan advokasi
            pembangunan kependudukan.







                                       Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  | 11
                            Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16