Page 19 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile
P. 19
melakukan batasan-batasan terhadap pelaksanaan hak
ini melalui pengaturan dalam undang-undang sejauh
tidak bertentangan dengan hakekatnya dan sematamata
demi tujuan memajukan kesejahteraan umum dalam
masyarakat demokratis;
• Mengakui hak untuk bekerja, mendapatkan
nafkah yang layak dari pekerjaan itu
yang melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilih,
melakukan perlindungan terhadapnya;
• Negara menyelenggarakan dan menjamin
hak setiap orang atas jaminan sosial,
termasuk asuransi sosial; dan
• Memberikan jaminan kepada setiap orang atas standar
penghidupan yang layak, bebas dari kelaparan dan
menikmati standar hidup yang memadai yang dapat
dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.
2. Dimensi kependudukan dan pembangunan
berwawasan kependudukan.
Bentuk konkrit dari penerapan prinsip atau asas pengelolaan
pembangunan berwawasan kependudukan dapat dilihat dalam
2 sisi yaitu meliputi ;
• Integrasikan aspek kependudukan ke
dalam perencanaan pembangunan
nasional. Sisi ini merupakan usaha penjabaran dari
pembangunan berwawasan kependudukan. Secara
sederhana pembangunan berwawasan kependudukan
merujuk pada konsep agar perencanaan pembangunan
(baca pembangunan ekonomi) harus memperhatikan
dinamika kependudukan yang ada.
• Pembangunan kependudukan. Sisi ini merujuk pada
bagaimana membangun penduduk dengan segala
matranya agar dapat menjadi pelaku-pelaku
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana