Page 19 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile
P. 19

melakukan batasan-batasan terhadap pelaksanaan hak
                   ini melalui pengaturan  dalam undang-undang  sejauh
                   tidak bertentangan dengan hakekatnya dan sematamata
                   demi tujuan memajukan kesejahteraan  umum  dalam
                   masyarakat demokratis;
               •  Mengakui       hak    untuk     bekerja,    mendapatkan
                   nafkah     yang      layak     dari     pekerjaan      itu
                   yang melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilih,
                   melakukan perlindungan terhadapnya;
               •  Negara        menyelenggarakan         dan      menjamin
                   hak     setiap     orang      atas     jaminan     sosial,
                   termasuk asuransi sosial; dan
               •  Memberikan  jaminan kepada setiap orang  atas standar
                   penghidupan  yang layak,  bebas dari kelaparan dan
                   menikmati standar  hidup yang  memadai yang  dapat
                   dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.


            2.   Dimensi      kependudukan         dan    pembangunan
            berwawasan kependudukan.

               Bentuk konkrit dari penerapan prinsip atau asas pengelolaan
            pembangunan berwawasan kependudukan dapat dilihat dalam
            2 sisi yaitu meliputi ;
               •  Integrasikan        aspek        kependudukan          ke
                   dalam             perencanaan             pembangunan
                   nasional. Sisi  ini merupakan usaha penjabaran dari
                   pembangunan berwawasan kependudukan. Secara
                   sederhana pembangunan berwawasan kependudukan
                   merujuk pada konsep agar perencanaan pembangunan
                   (baca pembangunan  ekonomi) harus memperhatikan
                   dinamika kependudukan yang ada.
               •  Pembangunan kependudukan. Sisi  ini merujuk pada
                   bagaimana membangun  penduduk  dengan  segala
                   matranya     agar    dapat     menjadi     pelaku-pelaku



                                       Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  | 19
                            Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24