Page 76 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile
P. 76

MODUL 2 | Pembangunan Berwawasan Kependudukan




           untuk meramu dan menjadikan permasalahan kependudukan
           menjadi fokus  pemikiran bersama dan ditangani secara
           bergotongroyong bersama-sama seluruh komponen masyarakat.
           dalam bentuk bahan advokasi dan  Komunikasi, Informasi dan
           Edukasi atau  disingkat dengan  KIE  dengan  mengangkat  isu-isu
           kependukan yang terjadi di wilayah kerja Kita.
              Bahan dasar advokasi ditujukan kepada para pemangku
           kebijakan baik pusat maupun daerah serta KIE untuk meningkatkan
           pengetahuan, keterampilan dan sikap dari penduduk terhadap
           isu-isu kependudukan yang terjadi pada saat ini maupun di masa
           mendatang  sehingga penduduk  mampu bersikap tanggap,
           responsif  dan bertanggungjawab terhadap isu–isu kependudukan
           yang terjadi di sekeliling mereka.
              Apakah  terdapat perbedaan ataukah  persamaan  antara
           bahan dasar kependudukan  yang Kita buat jika diperuntukkan
           sebagai bahan dasar advokasi dan KIE?
              Jawabannya      adalah   berbeda     antara   bahan    dasar
           kependudukan yang diperuntukkan sebagai advokasi dan bahan
           untuk KIE.
              Dimanakah letak perbedaannya? Pertama kita lihat dari
           tujuan  masing-masing antara  advokasi dan  KIE.  Bahan  dasar
           advokasi disusun  dengan  tujuan  agar  isu-isu kependukan
           dapat menjadi isu yang  penting  dan dapat dijadikan rujukan
           utama  dalam menyusun  perencanaan  kebijakan dan strategi
           serta  program  pembangunan  di wilayah kerja  maupun  bidang
           garapan yang menjadi tanggungjawab dari pejabat pemerintah
           tersebut baik di pusat maupun di daerah. Outputnya terlihat dari
           besarnya alokasi anggaran, manusia, kecakapan, fasilitas,  dan
           lain–lain untuk mendukung program kependudukan dari pejabat
           pemerintah tersebut ataupun dapat juga dilihat dari dukungan
           pejabat pemerintah  berupa  keluarnya  kebijakan dan  strategi
           untuk mendukung penerapan kebijakan kependudukan secara
           nasional untuk  diturunkan  ke dalam kebijakan berskala daerah
           sesuai dengan peran dan wewenang pejabat daerah di wiayah



       76 |  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
           Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81