Page 10 - Mobile Modul MekopIMP

MODUL 6 | MEKOP dan IMP

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal Program Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 serta Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri No 100, pada dasarnya adalah merupakan batasan
tentang jenis dan mutu mekanisme operasional penyelenggaraan
program kependudukan dan KB yang merupakan urusan wajib
daerah yang diperoleh setiap warga masyarakat secara ‘minimal’.
Hal ini adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Permendagri
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petuniuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
Untuk memberikan jaminan akses dan mutu mekanisme
operasional penyelenggaraan program kependudukan
dan KB kepada masyarakat secara merata dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib, maka SPM dapat dipakai
sebagai instrumen atau alat pemerintah dan pemerintah
daerah dalam menerapkan urusan wajib yakni urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan mekanisme
operasional penyelenggaraan program kependudukan dan
KB yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan
perundangundangannya kepada daerah untuk perlindungan hak
konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat,
serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga
keutuhan Negara Republik Indonesia.
Indikator SPM merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif
dan kualitatif yang merupakan jabaran sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)
dan digunakan untuk menggambarkan besaran hasil yang harus
dicapai. Mekanisme operasional penyelenggaraan program
kependudukan dan KB adalah teknis pelayanan publik yang
mendasar berkaitan dengan pemberian penyuluhan dan
penggerakan melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi

10 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana