Page 11 - Akuntansi
P. 11
KONSEP KEUANGAN
PEMERINTAHAN DESA
1.Definisi Keuangan dan Akuntansi Pemerintahan
Menurut PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah kesatuan
masyarakat hokum yang memiliki batas yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hal asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Desa, artinya bahwa segala hak serta kewajiban
di suatu Pemerintahan desa yang diukur menggunakan uang dan
dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang berupa uang
maupun barang yang sangat erat hubungannya dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban didalam suatu Pemerintah desa.
5
