Page 13 - Akuntansi

Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran
modal, contoh untuk membangun gedung dan pengadaan

kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.

Akuntansi pemerintahanan bersifat kaku karena sangat
bergantung pada peraturan perundang-undangan.

Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan

laba ditahun neraca.

3. Tujuan Akuntansi Pemerintah

1. Akuntabilitas : keuangan Negara yang dikelola harus mampu

dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi yang diatur
dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 5.

2. Manajerial : Akuntansi pemerintahan memungkinkan

pemerintah membantu merancang penyusunan APBD dan
strategi pembangunan dan pengendalian atas kegiatan

dalam rangka pencapaian ketaatan perundang-undangan,

efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
3. Pengawasan : Keuangan di pemerintahan terdiri dari

pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan

dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN

PEMERINTAH DESA

Pengelolaan keuangan desa efektif dan efisien akan tercapai

apabila terdapat asas yang dijadikan pedoman dalam
pelaksanaannya. Berikut merupakan asas yang digunakan dalam

pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri

No. 20 Tahun 2018 :

7