Page 44 - Akuntansi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kode rekening
disusun sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara

efektif. Tujuan pembakuan Kode rekening adalah

mengakomodasi proses manajemen keuangan dengan anggaran
berbasis kinerja sedemikian rupa agar diperoleh:

1. Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan dan

profesional;

2. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara
lebih akuntabel; dan

3. Laporan Keuangan mengakomodasi secara baik
pengendalian anggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan

kinerja keuangan dalam Laporan Keuangan.

Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
pada pasal 8 telah mengklasifikasikan pendapatan, belanja dan

pembiayaan sampai tingkat jenis. Namun untuk kepentingan

pengendalian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota. Ilustrasi

sebagaimana tercantum dalam APB Desa untuk tingkat objek

belanja (ditulis dalam tanda strip) bersifat tidak mengikat, oleh
karena itulah Pemerintah Kabupaten/Kota mengatur lebih lanjut

objek belanja tersebut (bahkan hingga Rincian Objek Belanja
jika diperlukan) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

daerah masing-masing. Ruang lingkup dalam Kode Rekening ini

terbatas pada Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan. Kode Rekening belum mencakup untuk Aset,

Kewajiban dan Ekuitas sebagaimana termaktub dalam Laporan
Kekayaan Milik Desa, dikarenakan aturan untuk pengelolaan

Kekayaan Milik Desa belum terbit.Kode Rekening disajikan

dengan menggunakan istilah level akun. Level akun yang
dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

Level 1 : Kode Akun

Level 2 : Kode Kelompok
Level 3 : Kode Jenis

Level 4 : Kode Objek => Bersifat tambahan (diatur dalam
38
Perkada)