Page 47 - Akuntansi
P. 47

Untuk    memahami        lebih   lanjut   perhatikan     contoh     pada    file

                       berikut:



                                                 Contoh Kode


                                                     Rekening






                        E. RANGKUMAN



                              Dasar    Hukum     Keuangan     Desa    meliputi   Undang-Undang
                              Nomor    6   Tahun   2014   tentang   Desa;   Peraturan   Pemerintah

                              Nomor     43   Tahun   2014    tentang    Peraturan    Pelaksanaan,
                              Peraturan    Pemerintah    Nomor   60   Tahun   2014   tentang   Dana

                              Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
                              2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

                              Tahapan        Pengelolaan        Keuangan         Desa      meliputi
                              Perencanaan,               Penganggaran,               Pelaksanaan,
                              Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

                              Dalam  perencanaan  keuangan  desa  terdapat  perencanaan
                              meliputi   Rencana     Pembangunan       Jangka    Menengah     Desa

                              (RPJM    Desa)   dan    Rencana    Kerja   Pemerintah     Desa   (RKP
                              Desa).


                              Anggaran      Pendapatan       dan   Belanja    Desa    (APB    Desa)
                              merupakan        rencana       anggaran       keuangan       tahunan

                              pemerintah  desa  yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan
                              program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
                              Pelaksanaan       pengelolaan      keuangan      Desa    merupakan

                              penerimaan      dan    pengeluaran      Desa    yang   dilaksanakan
                              melalui    rekening    kas   Desa    pada     bank   yang    ditunjuk
                              Bupati / Walikota.
                              Bupati/Wali Kota.
                              Penatausahaanadalah              pencatatan         seluruhtransaksi
                              keuangan,      baikpenerimaan       maupun     pengeluaran      uang

                              dalam     satu   tahun   anggaran.     Penatausahaan       keuangan
                              dilakukan    oleh   Kaur   Keuangan    sebagai    pelaksana    fungsi

                              kebendaharaan.



                                                                                                           41
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52