Page 62 - Akuntansi
P. 62

Penyaluran    Dana    Desa   dari   RKUN   ke   RKUD   dilakukan   dengan
                            syarat:

                                 Peraturan       Bupati/Walikota        mengenai         tata     cara
                                 pembagian      dan    penetapan      besaran    Dana    Desa    telah

                                 disampaikan kepada Menteri.
                                 APBD  kabupaten/kota  telah  ditetapkan.  Penyaluran  Dana

                                 Desa   dari   RKUD   ke   Rekening   Kas   Desa   dilakukan   dengan
                                 persyaratan APB Desa ditetapkan.

                       4.Lain-lain pendapatan desa yang sah dan mekanismenya

                       Pelaksanaan      penerimaan     dari   Hibah,   Sumbangan,      dan   Lain-Lain
                       Pendapatan      Desa    yang   Sah,   berupa   kas   yang   dilakukan   melalui

                       Bendahara      Desa.   Pendapatan      yang    diterima   dalam    bentuk    kas
                       tunai   oleh   Bendahara    Desa   harus   segera   disetorkan    ke   Rekening
                       Kas   Desa.   Pencatatan     penerimaan     dari   Hibah,   Sumbangan,      dan

                       Lain-Lain  Pendapatan  Desa  yang  Sah  harus  disertai  dengan  bukti
                       yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.


                       Aturan Umum Pelaksanaan Pendapatan
                            Semua     penerimaan      dan    pengeluaran      desa    dalam    rangak

                            pelaksanaan     kewenagan       desa   dilaksanakan    melalui   rekening
                            kas desa.
                            Khusus    bagi   desa    yang   memiliki    palayanan     perbankan      di

                            wilayahnya    maka    pengaturannya      ditetapkan     oleh   Pemerintah
                            Kabupaten/Kota

                            Semua     penerimaan      dan   Pengeluaran      desa   harus    didukung
                            oleh bukti yang lem]ngkap dan sah.
                            Pemerintah      desa    dilarang     melakukan      pungutan      sebagai

                            penerimaan      desa   selain   yang    ditetapkan    dalam     peraturan
                            desa.

                            Bendahara      dapat    menyimpan      unag    dalam    kas   Desa   pada
                            jumlah     tertentu     dalam      rangka      memenuhi        kebutuhan

                            operasional pemerintah desa.
                            Pengaturan     jumlah   uang    dalam    kas   desa   ditetapkan    dalam

                            Peraturan Bupati/Walikota.
                            Pengeluaran  desa  yang  mengakibatkan  beban  APBDesa  tidak
                            dapat   dilakukan    sebelum    rancangan     peraturan    desa   tentang

                            APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.



                                                                                                           56
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67