Page 111 - IST Baru

a. Penugasan ke Timor Timur

Pada tahun 1976 wilayah Timor- Timur, secara resmi menjadi bagian in-
tegral Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi dari adanya penggabungan
ini, pemerintah RI bersama rakyat mempunyai tanggungjawab membangun
daerah Timor-Timur dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Sa-
lah satu kendala cukup serius yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pem-
bangunan di Timor-Timur adalah masalah gangguan/ stabilitas keamanan

dari gerombolan pengacau keamanan (GPK). Guna menciptakan stabilitas di
wilayah tersebut, maka ABRI (sekarang TNI) mendapat kepercayaan dari pe-
merintah dan rakyat untuk bertindak melaksanakan operasi keamanan da-
lam negeri.

Kodam VI/MLW sebagai bagian dari TNI tidak luput dari kepercayaan
tersebut. Sampai dengan wilayah Timor- Timur terlepas dari Negara Kesat-
uan Republik Indonesia, Kodam VI/MLW telah mengirim beberapa satuan
operasionalnya untuk berperan serta dalam tugas pengamanan wilayah Ti-
mor-Timur, termasuk pada saat dilaksanakan referendum yang kemudian
tanggung jawab stabilitas keamanan diserahkan kepada tentara gabungan

PBB (INTERFET) tahun 1999.
Adapun satuan-satuan operasional Kodam VI/MLW yang melaksanakan
tugas operasi di Timor-Timur periode 1985 s.d. 2000 sebag ai berikut:

Yonif 600/Raider Pada Tahun 1977 s.d 1978 kekuatan 1 Batalyon dibawah
Pimpinan Letkol Inf Teuku Tjut Meurah bertugas di Timor-Timur.

1. Yonif 600/Raider Pada Tahun 1998 s.d 1999 Kekuatan 1 Kompi dibawah
Pimpinan Kapten Inf Dwi Darmadi melaksanakan tugas di Timor-Timur
yang tergabung dalam Satgas Rajawali.

2. Yonif 600/Raider Pada Tahun 1984 s.d 1985 kekuatan 1 Batalyon dibawah

Pimpinan Letkol Inf Thamrin Muis bertugas di Timor-Timur.
3. Yonif 600/Raider Pada Tahun 1991 s.d 1992 kekuatan 1 Kompi Senapan C
dibawah Pimpinan kapten Inf Suyatno melaksanakan tugas di Timor-Timur
Bawah Perintah Yonif 613/Raja Alam.

4. Yonif 600/Raider Pada Tahun 1992 s.d 1993 kekuatan 1 Kompi Gabungan

111