Page 17 - E-MODUL DASAR DASAR PERPAJAKN
P. 17

d. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usahanya atau pekerjaan
                         bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya
                         telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan
                         diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya

                         e. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP yang mengajukan
                         permohonan untuk memperoleh NPWP


               2.Penghapusan NPWP
                         NPWP dapat dihapuskan, hanya apabila wajib pajak tersebut sudah tidak
                         memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
                         perundang-undangan perpajakan. Antara lain karena :

                                a.  Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan atau
                                meninggalkan warisan tetapi sudah terbagi habis kepada ahli warisnya
                                b.  Wajib pajak tidak lagi memperoleh penghasilan atau memperoleh
                                penghasilan tetapi di bawah PTKP
                                c.  Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
                                d.  Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan
                                ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
                                e.  Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai
                                bentuk usaha tetap
                                f.  Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi
                                sebagai wajib pajak

                                2.  Nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) Pengusaha
                                yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki surat
                                pengukuhan pengusaha kena pajak berisi  identitas dan kewajiban
                                perpajakan PKP.

                         Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya kepada KPP yang
                         wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan
                         tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan untuk menjadi PKP. Pengusaha
                         orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan
                         tempat tinggalnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke
                         KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga
                         wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan. Apabila
                         berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak
                         pengusaha telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP tapi tidak
                         melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPPKP secara jabatan.

                         Pencabutan Nomor Pengukuhan Kena Pajak (NPPKP)  dapat dilakukan apabila:

                                   a.       Pengusaha Kena Pajak berpindah alamat ke KPP lain
                                   b.       Pindah tempat kedudukan

                                   c.       Pindah tempat kegiatan usaha

                         Perubahan status perusahaan




                                                                  DASAR DASAR PERPAJAKAN  11
   12   13   14   15   16   17   18   19