Page 8 - E-MODUL DASAR DASAR PERPAJAKAN

Sesuai namanya, PPnBM merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas
transaksi barang mewah yang didapatkan dari dalam maupun luar negeri. Dalam
PPnBM, objek yang termasuk barang mewah adalah:
i. Barang yang bukan kebutuhan pokok
ii. Barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu
iii. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status
iv. Barang yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat dengan
penghasilan tinggi

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakanuntukpembiayaan rumah tangga daerah. Mulai tahun 2011 untuk PBB
dan BPHTB menjadi pajak daerah

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak atas kepemilikan, pemanfaatan, dan/atau penguasaan atas tanah dan/atau
bangunan disebut dengan PBB. Di Indonesia, PBB terbagi atas dua sektor, yaitu
PBB Sektor P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
diadministrasikan pemerintah kabupaten/kota) serta PBB Sektor P3 (Pajak
Bumi dan Bangunan Perhutanan, Pertambangan, dan Perkebunan yang
diadministrasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal
Pajak).
• Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan(BPHTB)
BPHTB adalah objek pajak yang dikenakan lantaran ada perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual
beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan
pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, serta pemekaran usaha
atau hadiah.

Setelah memahami pengertian pajak pusat dan daerah perhatikan video berikut

DASAR DASAR PERPAJAKAN 5