Page 9 - E-MODUL DASAR DASAR PERPAJAKAN

2. Berdasarkan Cara Pemungutan
a.Pajak langsung

Definisi dari pajak langsung ini sendiri merupakan pungutan yang
dibebankan kepada Wajib Pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau
langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan
kepada pihak yang lain. Dan apabila dilihat dari proses pembayarannya,
pajak langsung ini memiliki sifat pungutan yang teratur dan
pembayarannya dilakukan secara berkala. Pelaksanaan kewajiban atas
pajak langsung ini dilakukan selama Wajib Pajak memenuhi unsur-unsur
atau syarat yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Pajak
langsung juga pada dasarnya melekat pada pribadi Wajib Pajak, sehingga
untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada
pihak yang lain dengan kata lain dengan kata lain
Pajak langsung merupakan pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang
bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain (secara ekonomis) dan
dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau
tahun (berkala)

b Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang proses pembayarannya dapat
dibebankan kepada pihak lain. Jadi, Wajib Pajak memiliki wewenang untuk
menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak yang lain.
Penyerahan wewenang ini juga harus didasari suatu peristiwa yang
memungkinkan bagi Wajib Pajak untuk mengalihkan kewajiban
perpajakannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain
untuk membayarkan sejumlah pajak tertentu.
Berbeda dengan pajak langsung, untuk jenis pemungutannya bersifat tidak
menentu, yang dimana pemberlakuan untuk pajak ini tidak dilakukan secara
berkala selayaknya pajak langsung, namun tergantung dari peristiwa yang
membuat kewajiban untuk membayar pajak tersebut muncul.
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya tidak didaftar
berdasarkan nomor kohir, tetapi jika ada peristiwa atau perbuatan tertentu,
pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya pada orang lain

3.Berdasarkan Sifat Pemungutan
• Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi
keadaan wajib pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objektif yang
berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu daya pikul Penerapan di
Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh)
Pasal 21, sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu penghasilan netto
dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
• Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya pertama-tama
memperhatikan objeknya (benda, keadaan, perbuatan dan peristiwal yang
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan
subjeknya.

DASAR DASAR PERPAJAKAN 6