Page 11 - E-MODUL SEJARAH AGRESI MILITER BELANDA II DI LAMPUNG

Invasi militer yang berlangsung selama dua tahun ini merupakan salah satu bentuk upaya
Belanda untuk menjajah kembali Indonesia.Karena ketika Belanda menyerahkan
kekuasaanke Jepang pada tahun 1942, banyak aset atau faktor produksi Belanda yang tetap
berfungsi.Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang berujung pada deklarasi
kemerdekaanIndonesia pada tahun 1945 tidak sepenuhnya dapat diterima oleh Belanda.
Belanda tetap tidakmau mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, sehingga
Belanda merasa masihmemiliki hak atas Indonesia dan harta bendanya. Perlawanan demi
perlawanan muncul diberbagai tempat, termasuk daerah Lampung (Mahardika D. G., 2022)

Belanda mengorganisir invasi untuk merebut kembali daerah-daerah yang sebelumnya
dikuasainya, terutama daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak.
Namun untuk menyembunyikan niat itu dari pandangan masyarakat internasional,
Belanda menyebut serangan itu sebagai tindakan "Polisionil" dan menyatakannya sebagai
masalah internal.Gubernur Jenderal Belanda Dr.H.J. van Mook, berpidato di radio yang
menyatakanbahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati. Saat itu,
tantara Belanda berjumlah lebih dari 100.000 orang, dilengkapi dengan senjata modern,
termasuk senjata Baratyang di pasok oleh Inggris dan Australia. Saat berusaha mencapai
kesepakatan atas pelaksanaanisi Perjanjian Linggarjati, ternyata Belanda tetap melibatkan
militernya (Mahardika M. D., Agresi Militer Belanda di Wilayah Batu Pujon 1947-1948:
Sebuah Kajian Sejarah Lokal, 2022).

Pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut:

a.Pembentukan Pemerintahan Federal Sementara (Pemerintahan Darurat)
secara Bersama.

b. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri.

c. Dewan Urusan Luar Negeri, bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa

d. Pembentukan Pasukan Keamanan dan Ketertiban Bersama (Gendarmerie),
Pembentukan Pasukan Gabungan ini termasuk juga wilayah Republik Indonesia
(Mahardika D. G., 2022).

2