Page 11 - E MAGAZINE JULI 2023
P. 11

Rupbasan Pangkalpinang Ikuti Diseminasi Penjaringan Calon Pemberi

                                     Bantuan Hukum Oleh Kanwil Kemenkumham Babel








































                      Pangkalpinang  (26/7/2023)  –  Rupbasan                           Harun  menjelaskan  Undang-undang  Nomor

                Kelas  II  Pangkalpinang  mengikuti  kegiatan                     16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum

                Diseminasi  Penjaringan  dan  Pengidentifikasian                  mengatur  mengenai  pemberi  dan  penerima

                Calon Pemberi Bantuan Hukum Tahun Anggaran                        bantuan  hukum.  Kepada  calon  pemberi  bantuan

                2023  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian                    hukum,  Harun  meminta  untuk  penuhi  seluruh


                Hukum  dan  HAM  Kepulauan  Bangka  Belitung.                     syarat yang diminta, agar dapat lolos pada seluruh

                Bertempat di PIA Hotel.                                           tahapan  seleksi,  dari  mulai  pemeriksaan

                      Kegiatan  diawali  Laporan  oleh  Kepala  Divisi            administrasi,  pemeriksaan  dokumen  fisik,  hingga

                Pelayanan  Hukum  dan  HAM  Kepulauan  Bangka                     pemeriksaan faktual.

                Belitung,  Eva  Gantini.  Dalam  laporannya,  Eva                       Harun  juga  menyampaikan  kepada  para

                mengatakan  kegiatan  diseminasi  ini  bertujuan                  Pemberi Bantuan Hukum agar dalam memberikan

                untuk  memberikan  informasi  berkaitan  dengan                   layanannya  dapat  berpedoman  pada  Peraturan


                proses  verifikasi  dan  akreditasi  bagi  calon                  Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021

                pemberi  bantuan  hukum.  Saat  ini  terdapat  19                 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

                lembaga  bantuan  hukum  (LBH)  di  Provinsi

                Kepulauan  Bangka  Belitung,  di  mana  delapan

                diantaranya  telah  terverifikasi  dan  terakreditasi


                oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)

                Kementerian Hukum dan HAM RI.

                      Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

                dan  HAM  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Harun

                Sulianto       membuka          kegiatan  Diseminasi

                Penjaringan  dan  Pengidentifikasian  Calon

                Pemberi  Bantuan  Hukum  Tahun  Anggaran  2023


                tersebut.
   6   7   8   9   10   11   12   13