Page 8 - E MAGAZINE JULI 2023
P. 8

Rupbasan Pangkalpinang Ikuti Kuliah Umum Pemberantasan

                                  Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kemenkumham






































                      Pangkalpinang  (12/7//2023)  –  Rupbasan                          Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,

                Kelas  II  Pangkalpinang  mengikuti    mengikuti                  Yasonna  Laoly  menyampaikan  rasa  bangga  atas

                Kuliah  Umum  dalam  Rangka  Pemberantasan                        sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

                Tindak       Pidana        Korupsi       di     Lingkungan        Beliau berharap melalui  Kuliah Umum ini jajaran

                Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia                      ASN  Kemenkumham  semakin  berintegritas  dan


                secara virtual. Bertempat di Lobi Rupbasan Kelas                  berkualitas.  Menutup  sambutannya,  Yasonna

                II Pangkalpinang.                                                 mengingatkan  jajaran  agar  memelihara  dan

                      Acara  dimulai  dengan  rangkaian  kegiatan                 mengelola barang milik Negara dengan baik untuk

                serah terima Penetapan Status Penggunaan (PSP)                    memberikan manfaat bagi Bangsa dan Negara.

                Barang Milik Negara yang berasal dari Rampasan                          Selanjutnya,  Firli  Bahuri  pun  menyampaikan

                Negara  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi                      sambutan  sekaligus  memberikan  materi  Kuliah

                kepada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi                       Umum.  Salah  satu  materi  yang  dipaparkan  yaitu


                Manusia.  Dalam  rangkaian  ini,  Plt.  Bidang                    Strategi  Pencegahan  Korupsi  KPK,  antara  lain

                Penindakan  dan  Eksekusi  KPK,  Asep  Guntur                     Pendidikan (Membangun Nilai), Perbaikan Sistem,

                melaporkan  bahwa  ada  beberapa  Barang  Milik                   Efek Jera dan Peran Aktif Masyarakat.

                Negara  yang  diserahkan  melalui  penetapan  PSP

                yaitu  2  (Dua)  unit  kendaraan  bermotor  dan  1


                (Satu)  bidang  tanah  dan  bangunan.  Kegiatan

                dilanjutkan      dengan       penandatanganan           serah

                terima  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM,  Yasonna

                Laoly dan Ketua KPK, Firli Bahuri.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13