Page 143 - BUKU DUA - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT

3 4

Keterangan Foto:
1, 2 Sebagai Ketua Umum DPN HKTI
dalam Bidang Pertahanan dan RUU tentang (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)
Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) melantik Dewan Pengurus Pusat
antara Kementerian Pertahanan Republik Wanita Tani Indonesia.
Indonesia dan Kementerian Pertahanan 3, 4 Memimpin Rapat Paripurna
Republik Federasi Jerman mengenai DPR RI ke-20.
Kerjasama di Bidang Pertahanan; Setelah memimpin Rapat Paripurna DPR RI
2. Pendapat Fraksi-Fraksi atas Usul Inisiatif ke-20, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, S.S., M.Sc.,
Anggota DPR RI terhadap RUU tentang menerima Putra Mahkota Puri Ageng Blahbatuh
Kewirausahaan Nasional, dilanjutkan Bapak Anak Agung Ngurah Kakarsana (Putra
dengan Pengambilan Keputusan. Raja Djelantik). Dalam pertemuan tersebut, Putra
Rapat Paripurna ke-20 ini memutuskan Mahkota Puri Ageng Blahbatuh Bapak Anak Agung
menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan Ngurah Kakarsana menyampaikan undangan acara
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bhakti Karya Nusantara untuk Wakil Ketua DPR RI
Pemerintah Republik Rakyat China tentang Fadli Zon yang akan menerima penghargaan Bhakti
Kerjasama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan Karya Nusantata dari Raja Djelantik di Bali, 5 Maret
untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Rapat 2016.
Paripurna juga menyetujui RUU tentang Pengesahan Pada sore harinya, Wakil Ketua DPR RI Fadli
Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Zon, S.S., M.Sc., menerima perwakilan Forum Guru
Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Besar, yakni Prof. Asep Saefuddin (Institut Pertanian
Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Bogor), Kholil (Universitas Sahid), Giyatmi
Kerjasama di Bidang Pertahanan untuk disahkan (Universitas Sahid), Prof. Saldi Isra (Universitas
menjadi Undang-Undang. Andalas) dan Zainal Arifin Mochtar (Universitas
Terakhir, Rapat Paripurna memutuskan Gadjah Mada). Dalam pertemuan tersebut para
menyetujui Usul Inisiatif Anggota DPR RI terhadap guru besar menyampaikan surat pernyataan sikap
RUU tentang Kewirausahaan Nasional untuk para guru besar dari berbagai perguruan tinggi di
menjadi Rancangan Undang-Undang usulan DPR Indonesia perihal permintaan agar DPR menarik
RI. Revisi UU KPK dari Prolegnas 2015-2016.

Catatan KINERJA FADLI ZON (1 Oktober 2015 – 30 September 2016) : 135