Page 144 - BUKU DUA - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT

1 Maret 2016

5

Menurut para guru besar, rencana pembahasan
Revisi UU KPK telah menimbulkan kegaduhan
dan penolakan dari berbagai kalangan. Upaya
melakukan Revisi terhadap UU KPK pada saat
ini merupakan langkah yang tidak tepat, karena
subtansi naskah Revisi UU KPK yang ada berpotensi
menjadikan KPK sebagai lembaga yang tidak
independen dan tidak efektif dalam memerangi
korupsi di Indonesia. Substansi naskah tersebut
antara lain terkait Dewan Pengawas, SP3, Penyidik
Independen dan Penyadapan. Berdasar sejumlah 6
hasil survei, kepercayaan publik terhadap KPK
masih sangat tinggi jika dibandingkan lembaga
lain di Indonesia. Ini menunjukkan jika KPK masih Keterangan Foto:
Menerima Putra Mahkota Puri Ageng Blahbatuh
5
dibutuhkan negeri ini untuk membersihkan korupsi. Bapak Anak Agung Ngurah Kakarsana.
Untuk itu, para guru besar meminta kepada DPR 6 Menerima perwakilan Forum Guru Besar.
agar mempertahankan dan memperkuat KPK
dengan cara tidak saja dengan menunda proses
pembahasan Revisi UU KPK, namun juga menarik bahwa penarikan draft RUU masih memungkinkan,
Revisi UU KPK dari Prolegnas 2015-2019. baik ditarik dari Prolegnas Prioritas 2016 maupun
Menanggapi aspirasi perwakilan para guru dari long list di 2015-2019. Namun perlu persetujuan
besar itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, S.S., M.Sc., dari pihak-pihak lain dan diproses di Baleg. Di luar
menyatakan akan membawa surat dari Forum Guru kasus yang jadi sorotan Forum Guru Besar, Wakil
Besar itu ke Rapat Pimpinan DPR RI yang kemudian Ketua DPR Fadli Zon, S.S., M.Sc., menyampaikan
akan diserahkan ke Fraksi-fraksi dalam Rapat Bamus bahwa perguruan tinggi seharusnya terlibat dalam
dan pihak terkait di Badan Legislasi DPR. Wakil setiap penyusunan naskah akademik dari setiap
Ketua DPR RI Fadli Zon, S.S., M.Sc., menyampaikan RUU.

136 : BERPIHAK PADA RAKYAT