Page 130 - BUKU KENDARAAN BERMOTOR LISNAS AGUS HERMANTO

BAB VII DUKUNGAN DPR RI

Gambar 43. Rapat Koordinasi DPR RI dengan Pemerintah dan Stakeholder mengenai
Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Nasional
Keputusan Rapat Koordinasi Pengembangan Kendaraan Bermotor
Listrik Nasional :
1. Seluruh pemangku kepentingan, DPR RI, Pemerintah, BUMN,
Universitas, Lembaga Penelitian, dan pelaku industri harus
mendukung program kendaraan bermotor listrik.
2. Peraturan Presiden yang akan diterbitkan oleh Pemerintah
harus mengutamakan kepentingan nasional, Indonesia harus
menjadi leader dalam program kendaraan bermotor listrik
nasional.
3. Skema insentif fiskal dan non fiskal yang menyeluruh dan
memprioritaskan tidak hanya lokasi produksi tetapi juga
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang terkandung di
dalamnya komponen riset dan pengembangan dalam negeri.
4. Kementerian dan BUMN harus menjadi pionir sebagai
konsumen kendaraan bermotor listrik, hal ini akan didukung
oleh APBN/APBD.
5. Sinergi lembaga pendidikan dan pelaku industri, baik
BUMN maupun Swasta, agar prototipe yang telah ada dapat
dikembangkan dalam skala industri.
6. Mendorong pengembangan inovasi melalui riset-riset yang
dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset, dan
individu.

129
POKOK-POKOK PEMIKIRAN Dr. AGUS HERMANTO