Page 35 - BUKU LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN SETJEN DPR RI
P. 35

● LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 ●


             koordinasi  Pimpinan  Setjen.  Sedangkan  pada  tingkat  Deputi,  telah  dilaksanakan  rapat

             koordinasi  rencana  kerja,  rapat  koordinasi  monitoring  kinerja,  rapat  koordinasi  evaluasi
             kinerja, dan rapat koordinasi khusus penanganan hal-hal tertentu.


                  Disamping dukungan terhadap kegiatan rapat kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal

             DPR  RI,  Biro  Kesekretariatan  Pimpinan  juga  memberikan  dukungan  berupa  kegiatan
             ketatausahaan  dan  kerumahtanggaan  Pimpinan  Setjen  DPR  RI,  yang  mencakup

             pengaturan  tamu-tamu,  dan  perjalanan  dinas  Pimpinan  Setjen.  Keseluruhan  kegiatan
             tersebut diikuti dengan dukungan kegiatan administrasi.


                            Tabel 17 Capaian Kinerja Kegiatan Bagian TU Pimpinan Setjen

                                   JENIS                       RENCANA        REALISASI          %
                  Kegiatan Bagian TU Pimpinan Setjen:
                  a.  Rapat/Pertemuan Sekjen                  80                  167         208,75%
                  b.  Rapat/Pertemuan Deputi Bidang           64                   62         96,87%
                     Persidangan
                  c.  Rapat/Pertemuan Deputi Bidang           86                   85         98,83%
                     Administrasi



                                                                                          Capaian


                                                                 Realisasi                • 94,56%


                                         Target                  • 3,13

                Indikator                • 3,31
                Kinerja

                •Indeks Kepuasan
                 Anggota DPR RI
                 atas layanan Biro
                 Kesekretariatan
                 Pimpinan



                  Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
             (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

             Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib
             melakukan  survei  berkala  minimal  1  (satu)  kali  setahun.  Berdasarkan  Permenpan

             tersebut, Biro Kesekretariatan Pimpinan melakukan survei kepada pengguna (user), yaitu

             Pimpinan DPR RI dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam Permenpan






                                                                                                             34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40