Page 39 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 39

Piping Effrianto, S.E., M.Si. CFrA.
               25 MODUS KECURANGAN DALAM
               PENGADAAN BARANG DAN JASA

                   19d. FICTITIOUS
                        (Barang tidak ada)
                        Melakukan kecurangan dengan membuat  volume/
                        prestasi pekerjaan yang tertulis pada Berita Acara Serah
                        Terima sudah 100 % selesai, sedangkan yang sebenarnya
                        tidak ada sama sekali (0%).
                        a.  Uraian Modus
                           Melakukan  kecurangan  dengan  memberikan  dokumen
                           dengan informasi  yang tidak sesuai dengan faktanya
                           atau  tidak  benar  (tidak  melaporkan,  bahwa  tidak  ada
                           barang/jasa yang diterima seluruhnya /100%), sehingga
                           berpotensi  merugikan  keuangan   Negara/Daerah/
                           Korporasi.
                        b.  Peraturan yang Dilanggar
                           Perpres 16 Pasal 4
                           Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
                           1).  menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang
                             yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,
                             waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
                           Perpres 16 Pasal 7 ayat 1
                           Semua pihak  yang terlibat dalam Pengadaan Barang/
                           Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
                           a).  melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
                             tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran,
                             dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
                           b).  bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
                             kerahasiaan informasi  yang menurut sifatnya harus
                             dirahasiakan  untuk   mencegah    penyimpangan
                             Pengadaan Barang/Jasa.











               32                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44