Page 35 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 35

Piping Effrianto, S.E., M.Si. CFrA.
               25 MODUS KECURANGAN DALAM
               PENGADAAN BARANG DAN JASA

                           b).  bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
                             kerahasiaan informasi  yang menurut sifatnya harus
                             dirahasiakan  untuk   mencegah    penyimpangan
                             Pengadaan Barang/Jasa.


                   19.  FALSE DOCUMENT
                        (Pemalsuan dokumen-dokumen)
                        Melakukan  kecurangan  dengan  membuat  dokumen
                        yang  isinya  tidak  sesuai  dengan  fakta  sebenarnya  atau
                        dipalsukan.
                        a.  Uraian Modus
                           Dr. Hadi, Ir Gatot, Ir. Dudi, Koh  Afung,  Ir. Dr.  melakukan
                           kecurangan dengan memberikan dokumen dengan
                           informasi  yang tidak  sesuai  dengan faktanya  atau
                           tidak benar, sehingga berpotensi merugikan keuangan
                           Negara/ Daerah/ Korporasi.
                        b.  Peraturan yang Dilanggar
                           Perpres 16 Pasal 4
                           Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
                           1).  menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang
                             yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,
                             waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
                           Perpres 16 Pasal 7 ayat 1
                           Semua pihak  yang terlibat dalam Pengadaan Barang/
                           Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
                           a).  melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
                             tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran,
                             dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
                           b).  bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
                             kerahasiaan informasi  yang menurut sifatnya harus
                             dirahasiakan  untuk   mencegah    penyimpangan
                             Pengadaan Barang/Jasa.





               28                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40