Page 30 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 30

BAB II
                                              MATRIKS MODUS KECURANGAN


                         persaingan  yang sehat, dan berpotensi merugikan
                         keuangan Negara /Daerah/Korporasi.
                      b.  Peraturan yang Dilanggar
                         Perpres 16 Pasal 7 ayat 1 e

                         Semua pihak  yang terlibat dalam Pengadaan Barang/
                         Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

                         menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
                         kepentingan pihak  yang terkait, baik secara langsung
                         maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha
                         tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.


                 15.  POST BIDDING

                      Menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah
                      kriteria dan persyaratan  yang telah ditetapkan dalam
                      Dokumen Pemilihan  dan/atau  substansi  dokumen
                      penawaran.
                      a.  Uraian Modus

                         Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin dan Gumilar
                         S.E.  menambah,  mengurangi,  mengganti  dan/atau
                         mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan
                         dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen
                         penawaran,  sehingga  berpotensi  merugikan  keuangan
                         Negara/Daerah/Korporasi.
                         Contoh:
                         menggugurkan  penawaran  dengan  alasan  kesalahan
                         penawaran  yang  tidak  substansial  (contoh  kesalahan
                         pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan,
                         surat  penawaran  tidak  berkop  perusahaan,  dan/atau
                         tidak distempel & Meterai yang belum ditanda tangan).
                      b.  Peraturan yang Dilanggar
                         Perlem 9 lampiran 4.2.7. a sampai dengan d

                         Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran
                         dengan ketentuan sebagai berikut:

                                                                       23
                                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35