Page 28 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 28

BAB II
                                              MATRIKS MODUS KECURANGAN


                         3).  kualifikasi tenaga ahli (50 – 70%); dan
                         4).  jumlah bobot a+b+c=100%.
                      a.  Pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur:

                         1).  pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis
                            dengan pekerjaan  yang dipersyaratkan dalam KAK
                            dilihat dari ruang  lingkup,  kompleksitas  dan  nilai
                            pekerjaan;

                         2).  pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan; dan
                         3).  pengalaman manajerial dan fasilitas utama.
                      b.  Proposal Teknis dapat dihitung dengan sub-unsur:
                         1).  pendekatan teknis dan metodologi;

                         2).  rencana kerja; dan
                         3).  organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.
                      c.  Kualifikasi Tenaga Ahli dihitung dengan sub-unsur :
                         1).  pendidikan;
                         2).  pengalaman profesional;

                         3).  sertifikat profesional;
                         4).  penguasaan bahasa; dan
                         5).  penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan.


                 13.  NEXT CHANGING
                      Sengaja menawarkan harga rendah untuk memenangkan
                      tender dan sesudah pelaksanaan membuat  addendum
                      kontrak dengan menambah atau mengurangi jenis
                      pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
                      a.  Uraian Modus
                         Penyedia menawarkan harga rendah untuk memenangkan
                         tender dan sesudah pelaksanaan membuat addendum
                         kontrak dengan menambah atau mengurangi jenis
                         pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
                         sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/
                         Daerah/ Korporasi.
                                                                        21
                                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33