Page 24 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 24

BAB II
                                              MATRIKS MODUS KECURANGAN


                      Perpres 16 Pasal 7 ayat 1
                      Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa
                      mematuhi etika sebagai berikut:

                      1).  melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung
                         jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan
                         tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

                      2).  bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
                         kerahasiaan informasi  yang menurut sifatnya harus
                         dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan
                         Barang/Jasa;
                      Perlem 9 lampiran 3.1. Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
                      b

                      Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup
                      dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup
                      pekerjaan Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan
                      perkiraan biaya/RAB  yang telah disusun pada tahap
                      perencanaan pengadaan data/informasi pasar terkini.


                 10.  BEHIND THE LINE
                      (Melewati batas waktu)
                      Menerima    penawaran    perusahaan   tertentu  yang
                      sebenarnya sudah melewati batas akhir penyampaian
                      penawaran.
                      a.  Uraian Modus
                         Dr. Hadi, Ir Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar
                         S.E.  melakukan  Penyalahgunaan  wewenang  dengan
                         berbagai cara agar bisa menerima penawaran perusahaan
                         tertentu  yang  sebenarnya  sudah  melewati  batas
                         akhir  penyampaian  penawaran,  sehingga  berpotensi
                         merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.
                      b.  Peraturan yang Dilanggar
                         Perlem 9 lampiran 4.2.5 Penyampaian dokumen
                         penawaran

                                                                        17
                                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29