Page 22 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 22

BAB II
                                              MATRIKS MODUS KECURANGAN


                      Perpres 16 Pasal 21
                      Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap
                      perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/
                      Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan
                      Penyedia.


                7.  MINIMIZE ANNOUNCEMENT
                   Melakukan  pengumuman  Paket  Pekerjaan,  dengan  media
                   yang sangat terbatas agar tidak banyak penyedia  yang
                   mengetahui adanya Paket Pekerjaan yang akan ditender.
                   a.  Uraian Modus
                      Ir.  Gatot  dan  Koh  Afung  melakukan  perbuatan  melawan
                      hukum,  yaitu  pada  saat  pengumuman  Paket  Pekerjaan,
                      dilakukan dengan media  yang sangat terbatas agar tidak
                      banyak penyedia yang mengetahui adanya Paket Pekerjaan
                      yang akan ditender, menghambat persaingan  yang sehat,
                      sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/
                      Korporasi.
                   b.  Peraturan yang Dilanggar
                      Perlem 7 Pasal 26 ayat 7
                      Dalam  menyusun dan  menetapkan jadwal awal pengadaan
                      barang/jasa dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut
                      antara lain:
                      1)   metode pemilihan yang dilakukan;
                      2)   jangka waktu proses pemilihan penyedia; dan/atau
                      3)   ketersediaan barang/jasa di pasar.





             B. PEMILIHAN PENYEDIA


                8. TENT TO
                 (Kriteria yang mengarah)
                 Melakukan penyusunan syarat peserta tender yang mengarah
                 ke penyedia tertentu, agar membatasi jumlah penyedia calon
                 peserta tender.
                                                                        15
                                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27