Page 18 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 18

BAB II
                                              MATRIKS MODUS KECURANGAN


                   a.  Uraian Modus
                      Dr. Hadi, Ir. Gatot dan Koh  Afung melakukan perbuatan
                      melawan  hukum,  yaitu  membuat  paket  pekerjaan  dengan
                      maksud menggabung atau memecah paket pekerjaan yang
                      menguntungkan diri sendiri dan/atau kelompoknya, namun
                      menghambat praktek persaingan yang sehat dan berpotensi
                      merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.
                   b.  Peraturan yang Dilanggar
                      Perpres 16 Pasal 20 ayat 2 & Perlem 7 Pasal 24 ayat 2
                      a).  Menyatukan   atau   memusatkan   beberapa   paket
                         pengadaan barang/jasa  yang tersebar di beberapa
                         lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
                         efisiensinya  seharusnya  dilakukan  di  beberapa  lokasi/
                         daerah masing masing;
                      b).  Menyatukan  beberapa  paket  pengadaan  barang/
                         jasa  yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus
                         dipisahkan;

                      c).  Menyatukan  beberapa  paket  pengadaan  barang/jasa
                         yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha
                         kecil; dan/atau

                      d).  Memecah  pengadaan  barang/jasa  menjadi  beberapa
                         paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.


                      Perlem 7 ayat 3

                      Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-
                      banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan
                      prinsip  efisiensi,  persaingan  sehat,  kesatuan  sistem,  dan
                      kemampuan kualitas teknis dengan nilai paket pengadaan
                      barang/ pengadaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan
                      Rp2.500.000.000.000,00 kecuali untuk paket pekerjaan yang
                      menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh
                      Usaha Kecil.


                                                                        11
                                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23