Page 14 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ

Piping Effrianto, S.E., M.Si. CFrA.
25 MODUS KECURANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 2 ayat 1 berbunyi
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam buku saku “ Memahami
Untuk Membasmi” Tahun 2006 menyatakan “ rumusan korupsi pada
Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 pertama kali termuat dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak
pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/
perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan
saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk
memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi
menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:
1. Setiap orang
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
3. Dengan cara melawan hukum
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 3 ayat 1 berbunyi
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

6 INSPEKTORAT SETJEN DPR RI