Page 9 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam beberapa kesempatan Kepala Negara/Bapak Presiden RI
menyampaikan perlunya perbaikan sistem dalam mencegah tindakan
korupsi sehingga dapat menciptakan lingkungan pemerintah yang
bersih sehingga para pengelola keuangan perlu dibekali dengan
pengetahuan yang cukup, agar tidak terjerat kasus tindak pidana
korupsi. Beberapa hal pernyataan beliau dapat terlihat pada artikel
dibawah ini.

Jakarta, Beritasatu.com – Pidato bertema “Visi Indonesia” yang
disampaikan Bapak Presiden d i Sentul, Bogor, memberikan sinyal
kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari
penekanan Bapak Presiden terhadap reformasi birokasi dan struktural
serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang lebih fokus dan tepat sasaran.

Korupsi dapat dibedakan beberapa macam, Berdasarkan UU No 31
Tahun 1999, tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi yaitu
korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. Berikut ini penjelasan masing-masing
jenis korupsi.

1. Korupsi Aktif
a. Secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999)
b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian
Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
c. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap
1
INSPEKTORAT SETJEN DPR RI