Page 17 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 17

Piping Effrianto, S.E., M.Si. CFrA.
               25 MODUS KECURANGAN DALAM
               PENGADAAN BARANG DAN JASA

                        Perpres 16 Pasal 18 ayat 1
                        Perencanaan  pengadaan  meliputi  identifikasi  kebutuhan,
                        penetapan  barang/jasa,  cara,  jadwal,  dan  anggaran
                        Pengadaan Barang/Jasa.


                  2.  FIRST STRIKE
                    (Meninggikan Alokasi Dana)

                    Menyediakan alokasi dana yang besar jauh di atas harga pasar
                    pada saat perencanaan pengadaan tanpa dasar yang dapat
                    dipertanggungjawabkan
                     a.  Uraian Modus

                        Dr. Hadi dan Ir. Gatot menyediakan alokasi dana yang tidak
                        sesuai dengan ketentuan  yang mengakibatkan alokasi
                        dana bernilai jauh di atas harga pasar, dan memungkinkan
                        PPK  Menyusun  dan  menetapkan  HPS  di  atas  harga  pasar,
                        sehingga  ada  selisih  keuntungan  tidak wajar  untuk  dibagi-
                        bagi pihak tertentu di luar penyedia.
                     b.  Peraturan yang Dilanggar

                        Perlem 7 Pasal 5 ayat 1 & 4
                        PA   memiliki   tugas   dan   kewenangan   menetapkan
                        Perencanaan  Pengadaan.  PPK  memiliki  tugas  Menyusun
                        Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Kementerian/
                        Lembaga/ Perangkat Daerah masing-masing untuk tahun
                        anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran
                        berjalan.


                  3.  BAD PACKING
                    Melakukan penetapan paket pekerjaan dengan menggabung
                    atau memecah paket pekerjaan  yang menguntungkan diri
                    sendiri dan/atau kelompoknya, namun menghambat praktek
                    persaingan yang sehat.





               10                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22