Page 16 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ

BAB II
MATRIKS MODUS KECURANGAN

BAB II
MATRIKS MODUS KECURANGAN

Sebelum kita masuk cerita sehari-hari terkait dengan beberapa modus
kecurangan pengadaan barang/jasa yang akan dimulai dari BAB III,
maka pada BAB II ini akan kami sampaikan matrix modus kecurangan
pengadaan barang/jasa, untuk lebih mempermudah pemahaman atas
cerita modus kecurangan barang/jasa.

“Nama nama yang tertulis dalam cerita ini adalah nama Fiktif karena Cerita tersebut
hanyalah karangan bukan cerita yang sebenarnya, kesamaan nama, tempat dalam
kejadian merupakan kebetulan semata. “
Matrix modus kecurangan tersebut disampaikan pada uraian di bawah
ini:

A. PERENCANAAN

1. INITIALLY
Melakukan Perencanaan Pengadaan tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dengan memasukkan dan menetapkan
Jenis Pengadaan Barang, Jasa & Konstruksi Tertentu, yang
sebenarnya tidak dibutuhkan.
a. Uraian Modus
Dr. Hadi dan Ir. Gatot melakukan Perencanaan Pengadaan
tidak sesuai dengan memasukkan dan menetapkan
Jenis Pengadaan Barang, Jasa & Konstruksi Tertentu,
yang sebenarnya tidak dibutuhkan, sehingga berpotensi
merugikan keuangan negara.
b. Peraturan yang Dilanggar
Perlem 7 Pasal 5 ayat 1 & 4
PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan
Perencanaan Pengadaan.
PPK memiliki tugas Menyusun Perencanaan Pengadaan
sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah masing-masing untuk tahun anggaran berikutnya
sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

9
INSPEKTORAT SETJEN DPR RI