Page 307 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 307
MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
Anggaran Sektor Pariwisata
Pada tahun 2022, bidang pariwisata akan tetap menjadi prioritas untuk
mendukung pulihnya perekonomian nasional. Hal ini dipertegas dalam arah
kebijakan dan Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2022. Anggaran bidang
pariwisata direncanakan sebesar Rp 9,231 triliun yang tersebar pada beberapa
pos lembaga dan kementerian.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kebijakan bidang
pariwisata yairu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada aspek
3A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) dan 2P (promosi dan partisipasi pelaku
usaha swasta). Kemudian percepatan pembangunan lima Destinasi Pariwisata
Super Prioritas (DPSP).
Dana juga dialokasikan untuk peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif; pemulihan pasar pariwisata; dan Rebranding Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dalam rangka menghadapi pandemi covid-19 menuju pasar
pariwisata yang tangguh (resilient) dan berkelanjutan (sustainable).
Anggaran Sektor Industri
Pemerintah optimistis pertumbuhan industri pada tahun 2022 akan
mampu menyentuh di angka 5-5,5% apabila tidak terjadi gelombang besar
kasus Covid-19 di tanah air. Oleh karena itu, berbagai program dan kebijakan
strategis yang mendukung laju kinerja sektor industri terus digulirkan guna
menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pada triwulan II tahun 2021, sektor
industri manufaktur berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,91%,
meskipun di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.
Kebijakan belanja Kementerian Perindustrian pada tahun 2022 akan
mendorong belanja untuk pemulihan industri yang terdampak Covid-19,
implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN), penumbuhan industri substitusi impor, peningkatan produktivitas dan
kompetensi SDM, serta akselerasi investasi di sektor industri.
Semula alokasi APBN 2022 untuk sektor perindustrian hanya Rp 2,61
triliun, namun kemudian ditingkatkan Rp 2,86 triliun. Sebagian besar bersumber
dari rupiah murni (85,96%), PNBP/BLU (9,51%) dan SBSN (4,54%). Dari total
anggaran tersebut sebanyak 43% dialokasikan untuk membiayai prioritas
320 dpr .g o.id