Page 305 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Rachmat Gobel memberi perhatian besar terhadap anggaran untuk
sektor UMKM ini. Ia meminta agar realisasi dan penyerapan dana untuk sektor
ini harus lebih ditingkat. Sering terjadi, selama ini serapannya tergolong lambat
dan rendah.
“Sangat disayangkan rendahnya realisasi dukungan KUMKM padahal
sektor ini memiliki peran yang besar terutama dalam pemulihan ekonomi. Ini
terjadi karena belum ada conductor yang kuat dalam menyatukan kebijakan
pengembangan KUMKM. Ini lah yang membuat pengembangan KUMKM tidak
jelas” kata Rachmat Gobel.
Keprihatinan Rachmat Gobel tersebut bisa dipahami karena realitanya
memang penyerapan anggaran UMKM sering terhambat. Tidak hanya dana
dari Pemulihan Ekonomi Nasional, realisasi dana dari K/L pun rendah. Sebagai
gambaran, untuk 2021 dari Rp 162,40 triliun alokasi PEN untuk UMKM dan
korporasi, sampai Oktober baru terserap Rp 78,73 triliun atau baru 48,5% dari
pagu. Sementara secara keseluruhan realisasi realisasi PEN sudah 65% atau
Rp 483,91 triliun dari pagunya Rp 744,77 triliun. Ini berarti, realisasi dukungan
KUMKM ini terendah di antara kluster lainnya.

Anggaran Sektor Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk
menggerakkan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Dalam
jangka pendek, sektor ini akan menjadi motor penggerak ekonomi dari sisi
permintaan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi.
Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur berkontribusi di sisi
penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang
dan jasa sehingga tercipta efisiensi ekonomi.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu
prioritas pada APBN 2022 dengan alokasi direncanakan Rp 384,78 triliun.
Anggaran ini dikelola oleh pemerintah pusat sebesar Rp170,3 triliun yaitu
melalui K/L sebesar Rp 164.25 triliun dan non K/L sebesar Rp 6,09 triliun.
Sisanya, Rp 119.19 triliun disalurkan melalui TKDD dan Pembiayaan Anggaran
sebesar Rp95.2 triliun.
Melalui anggaran sebesar itu pemerintah antara lain menargetkan
pembangunan bidang pelayanan dasar berupa rumah susun 3.501 unit dan
rumah khusus 2.250 unit, akses sanitasi dan persampahan bagi 114.124 KK,

318 dpr .g o.id