Page 300 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 300
MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Atas dasar indikator makro tersebut ditetapkan pokok-pokok
kebijakan fiskal 2022 yang antara lain adalah memprioritaskan penanganan
sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonom, memperkuat fondasi
kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk
memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali
lebih kuat dan berdaya tahan.
Selain itu mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan
implementasi reformasi struktural (UU Cipta Kerja) dan reformasi fiskal,
serta optimalisasi pendapatan dan penguatan spending better serta inovasi
pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan.
Dari sisi kebijakan pendapatan negara, pemerintah diminta untuk
mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian
insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta dengan tetap
berlandaskan optimalisasi penerimaan negara dari perpajakan dan PNBP.
Untuk itu, pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur
untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat. Basis
perpajakan harus lebih diperluas melalui ekstensifikasi berbasis kewilayahan.
Inovasi penggalian potensi perpajakan harus lebih dikembagkan dengan tetap
menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
Di bidang bidang belanja negara,
penajaman biaya operasional sejalan dengan
perubahan proses kerja harus ditingkatkan.
Melakukan optimalisasi teknologi informasi
dalam meningkatkan kualitas layanan publik
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pemberian pelayanan. Selain itu melakukan
redesain sistem penganggaran dengan
menggunakan pendekatan belanja yang lebih
baik dengan konsep result based dan efisiensi
kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap
berbagai tekanan atau dikenal automatic
stabilizer.
Kebijakan belanja subsidi diarahkan lebih
tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga
dpr .g o.id 311
